Kedaulatan di Tangan Kapitalisme: Ketika Modal Menguasai Daulat Rakyat

 

Kedaulatan di Tangan Kapitalisme: Ketika Modal Menguasai Daulat Rakyat

 

Pengantar

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Idealisme bernegara menempatkan rakyat sebagai pemilik sah kekuasaan tersebut. Namun, realitas kontemporer menunjukkan pergeseran arah yang mengkhawatirkan. Arus besar kapitalisme global dan domestik perlahan mengikis esensi dari kekuasaan rakyat tersebut. Uang dan modal kini menjadi penentu utama kebijakan publik. Fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis: benarkah negara ini masih digerakkan oleh kehendak rakyat, ataukah kedaulatan sesungguhnya telah berpindah ke tangan pemilik modal?

 

Kedaulatan dalam Konstitusi NKRI

Secara de jure, arah bangsa Indonesia sudah sangat jelas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Konstitusi menjamin bahwa suara rakyat adalah ruh utama dalam setiap pengambilan keputusan instansi negara. Nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, juga menekankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Secara hukum, rakyat adalah pemegang saham tertinggi Republik ini.

 

Praktek Kini di Parlemen dan Penyelenggara Negara

Secara de facto, pemandangan di ruang-ruang kekuasaan justru berbanding terbalik. Parlemen yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat kerap terjebak dalam lingkaran syahwat politik berbiaya tinggi. Sistem pemilu yang mahal memaksa para politisi mencari sokongan dana dari para cukong dan oligarki. Akibatnya, produk legislasi yang dilahirkan sering kali lebih berpihak pada perlindungan investasi dan kemudahan korporasi daripada kesejahteraan buruh, petani, atau masyarakat adat. Penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, acap kali bertindak sebagai pelayan kepentingan pasar, mengorbankan ruang hidup publik demi akumulasi kapital kelompok tertentu.

 

Rakyat, Sadarlah Hak-Hakmu Dikebiri!

Kondisi ini menuntut kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat. Hak-hak fundamental warga negara sedang dikebiri secara perlahan namun pasti. Ketika akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang layak, dan upah yang adil makin sulit dijangkau karena komodifikasi, di situlah hak rakyat dirampas.

Rakyat tidak boleh terjebak dalam rutinitas lima tahunan yang sekadar menjadi komoditas politik pemilu. Sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa ruang partisipasi bermakna (meaningful participation) mereka dalam mengawal kebijakan publik sedang dipersempit oleh regulasi yang memihak pemilik modal.

Kedaulatan Sesungguhnya Masih Impian Jauh dari Praksis di Lapangan

Mengacu pada dinamika tersebut, kedaulatan rakyat sejati saat ini masih berupa utopia. Jarak antara teks konstitusi yang indah dan realitas sosial di lapangan terbentang sangat lebar. Konsep kedaulatan dalam kehidupan sehari-hari baru sebatas formalitas prosedural di bilik suara, bukan substansi kesejahteraan. Di bawah bayang-bayang cengkeraman kapitalisme, kebijakan ekonomi dikendalikan oleh segelintir elite yang menguasai sumber daya alam dan alat produksi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pun kian jauh dari garis kenyataan.

 

Kesimpulan dan Penutup

Kedaulatan yang seharusnya dipegang erat oleh rakyat kini mengalami pergeseran ke arah kapitalisme yang hegemonik. Ketika modal menentukan hukum dan kebijakan, maka hak-hak publik berada dalam ancaman serius.

 Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya reformasi sistem politik yang mendasar dan penguatan fungsi kontrol masyarakat, maka demokrasi kita akan berubah menjadi plutokrasi—pemerintahan oleh kaum kaya.

Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat bukan sekadar tugas konstitusional, melainkan perjuangan eksistensial demi menyelamatkan masa depan bangsa dari cengkeraman oligarki kapitalistik.