Politik - Korupsi Terus, Ekonomi Tidak Terurus

 

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/08/06/politik-korupsi-terus-ekonomi-tidak-terurus/

 

Yakub Adi Krisanto

Indonesia terus disuguhi dengan berita-berita tentang seputar politik dan korupsi terus menerus. Pemberitaan kasus korupsi dan polemik politik elit mendominasi porsi pemberitaan media. Publik mudah bereaksi atas berbagai isu, pro kontra kemudian menjadi informasi yang dikonsumsi. 

Media menjadi riuh dan gaduh. Situasi demikian adalah keniscayaan keterbukaan dan kebebasan dalam sebuah negara demokrasi. Tanggapan sebagai reaksi atas informasi yang disampaikan media membuka ruang dialog, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Bagi elit dan kelompok-kelompok kepentingan mempunyai peluang untuk mengagregasi kepentingan.

Demokrasi harus riuh. Karena banyak pendapat yang harus dipejuangkan, berkompetisi dengan aneka kepentingan yang berdesak-desakan mencari jalan keluar agar bisa terakomodasi. Keriuhan itu tidak boleh melenakan kita dari hakekat sebuah demokrasi yaitu menciptakan kesejahteraan. Keriuhan yang menghadirkan kegaduhan tidak menghilangkan fokus kita untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ekonomi yang terpuruk, kesejahteraan yang berada diambang kemiskinan akan merayu rakyat untuk memalingkan pandangannya dari demokrasi.

Demokrasi hanya alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan. Kesejahteraan rakyat adalah tujuannya. Ketika demokrasi hanya menghasilkan kegaduhan, tanpa kontribusi positif terhadap perekonomian maka rakyat akan menanyakan demokrasi dan melihat demokrasi adalah hambatan.

 Politik yang gaduh tanpa solusi terhadap masalah-masalah ekonomi akan berdampak pada emoh politik. Korupsi politik meski berdampak, bagi pelaku ekonomi akan disiasati dengan mencari celah yang tersedia untuk tetap bisa memaksimalkan keuntungan. Persetan dengan politik, korupsi tidak ada karena yang ada adalah tambahan biaya untuk mendapatkan keuntungan. Korupsi hanya catatan ‘kecil’ dari laporan yang disampaikan oleh organisasi perdagangan.

Pemberantasan korupsi tidak dihiraukan. Ada atau tidaknya korupsi tidak signifikan untuk dibicarakan, tetapi dicarikan ’solusi’ agar tidak mengganggu kepentingan mendapatkan untung. Ekonomi dilupakan! Padahal kesejahteaan hanya bisa dicapai dengan ekonomi. Kecuali para politisi yang berhasil menyejahterakan dirinya dengan menjual kekuasan yang dipegangnya. Itupun tidak bisa meninggalkan hakekat ekonomi yaitu menjual dan membeli. 

Politisi adalah ‘produsen’ yang memegang mandat kekuasaan, dan konsumennya adalah mereka mampu mengkonversi kekuasaan menjadi keuntungan finansial.

Indonesia adalah bangsa yang sibuk dengan politik. Produksi dan perdagangan dikesampingkan. Peraturan mengenai produksi dan perdagangan dilupakan. Sensitifitas kita memudar ketika negeri ini dibanjiri produk impor. Kita menjadi bangsa konsumen, menjadi hasil dari mindset yang dibangun bahwa jumlah penduduk adalah potensi ekonomi. Jumlah penduduk hanya dimaknai sebatas obyek pemasaran sebuah produk barang atau jasa.

 Padahal potensi jumlah penduduk juga mampu menghadirkan bermacam-macam ide yang dapat menjadi bagian dari peningkatan produksi dan perdagangan nasional.

Hasil-hasil penelitian oleh peserta didik di tingkat sekolah menengah atas maupun universitas harusnya didiseminasi oleh pakar-pakar untuk melihat feasibilitasnya ketika hendak ditingkatkan untuk diproduksi oleh industri. Temuan-temuan petani yang berkaitan dengan produksi pertanian perlu didukung oleh pemerintah. Dukungan dalam bentuk pengujian terhadap temuan, memberikan insetif dan menerapkan-nya pada proses produksi pertanian untuk mendorong peningkatan hasil-hasil pertanian perlu dilakukan.

Kata kuncinya adalah keberpihakan, kemampunan mencandra kegiatan produktif masyarakat, dan memberikan dukungan kepada penemu atau masyarakat yang mampu mengembangkan produktifitas. Pemerintah berperan sebagai pemimpin yang mengelola dengan visi yang jelas dan bersinergi dengan masyarakat dan industri dalam mengembangkan ekonomi industri dan perdagangan.

 Pemerintah harus fokus, dan ‘memisahkan’ diri dari kegaduhan politik dan hiruk pikuk penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Ketika pemerintah melibatkan diri dan kemudian menjadi gamang untuk bekerja, khususnya fokus terhadap pengelolaan ekonomi industri dan perdagangan maka ekonomi Indonesia akan terbengkalai.