Isu Kebangkitan PKI di Era Jokowi
Isu kebangkitan PKI (Partai Komunis Indonesia) kembali santer terdengar. Akibatnya kantor LBH-YLBHI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat dirusak massa pada Senin dinihari 18 September 2017. Pemicunya adalah isu yang menyebut ada acara terkait kebangkitan PKI di dalam gedung tersebut.
Isu kebangkitan PKI sudah berembus sejak masa kampanye pemilihan Presiden 2014. Setelah Joko Widodo terpilih, beredar desas-desus bahwa Presiden akan meminta maaf kepada keluarga PKI.
Di berbagai daerah, polisi dan tentara mulai merazia atribut berbau komunis. Razia kian gencar setelah Lembaga Ketahanan Nasional memfasilitasi simposium yang membahas sejarah tragedi 1965 dan menggagas rekonsiliasi antar-korban.
2014
Semasa kampanye pemilihan presiden, Joko Widodo berjanji menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu. Kala itu beredar kampanye hitam yang menuduh Jokowi berasal dari keluarga PKI. Jokowi membantah tuduhan tersebut.
2015
Juli: Santer beredar kabar bahwa Jokowi akan meminta maaf kepada keluarga PKI pada pidato kenegaraan 14 Agustus di depan Dewan Perwakilan Rakyat.
10 Agustus: Front Pembela Islam bertemu dengan Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Agus Sutomo untuk membahas gerakan bersama melawan PKI.
14 Agustus: Jokowi berpidato di Sidang Paripurna DPR. Isinya, antara lain, Presiden menginginkan rekonsiliasi nasional untuk pelanggaran berat hak asasi manusia. Pidato tak menyebut PKI.
Awal September: Beredar kabar Jokowi akan menghadiri reuni akbar keluarga PKI dan Gerwani di Gelora Bung Karno pada 30 September. Jokowi disebut-sebut akan meminta maaf. Tapi itu tidak terjadi.
30 September: Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan Presiden Jokowi tak akan meminta maaf kepada keluarga PKI. "Bohong besar," katanya ketika itu.
10-13 November: Sejumlah aktivis hak asasi manusia menggelar Pengadilan Rakyat Internasional (International Peoples' Tribunal) di Den Haag, Belanda. Mereka menuntut pemerintah menyelesaikan tragedi 1965 lewat jalur hukum.
8 Desember: Kepolisian Daerah Metro Jaya melarang diskusi dan pembacaan naskah drama album keluarga #50 Tahun 1965 yang akan digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
2016
27 Februari: Gabungan organisasi kemasyarakatan Islam melarang Festival Belok Kiri yang akan digelar selama sepekan di Taman Ismail Marzuki. Festival dipindahkan ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
18-19 April: Lembaga Ketahanan Nasional menggelar simposium membedah tragedi 1965. Isu kebangkitan PKI semakin kencang.
3 Mei: Polisi membubarkan peringatan acara Hari Kebebasan Pers Dunia dan melarang pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta di kantor Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta.
10 Mei: Presiden Jokowi menggelar rapat bersama Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso, Jaksa Agung M. Prasetyo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono, membahas isu kebangkitan PKI.
Seusai rapat, Badrodin menyebutkan Presiden Jokowi memberi arahan untuk menindak tegas semua hal yang berbau PKI.
Keluar edaran atas nama Asisten Pengamanan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang meminta tentara di daerah menangkap orang yang memakai atribut atau melakukan kegiatan berbau PKI.
11 Mei: Sejumlah pentolan ormas Islam, antara lain Alfian Tanjung, mendatangi Majelis Ulama Indonesia. Mereka meminta fatwa bahwa ideologi komunis haram.
Kantor kepolisian se-Jawa Timur menerima telegram rahasia untuk mengantisipasi kebangkitan PKI.
Polres Grobogan, Jawa Tengah, menyita buku-buku sejarah dan biografi tokoh PKI, seperti Musso dan Njoto.
Anggota Barisan Serbaguna Ansor Nahdlatul Ulama berpatroli di Blitar Selatan, yang dulu menjadi basis PKI.
Kodim 733/BS Semarang menyita satu topi dan dua set pin berlambang bintang, yang dianggap berbau komunis, dari toko barang antik di Pasar Klithikan.
Tentara dan polisi di Banyumas, Jawa Tengah, merazia sejumlah tempat sablon karena beredar isu ada pembagian kaus PKI.
12 Mei: Presiden Jokowi menelepon Kepala Polri dan Panglima TNI. Presiden menilai tindakan aparat berlebihan. Presiden juga meminta polisi dan tentara menghormati kebebasan berpendapat.
13 Mei: Pensiunan tentara dan warga sipil yang tergabung dalam Gerakan Bela Negara menggelar pertemuan di Balai Kartini, Jakarta. Mereka menyerukan "perang" atas kebangkitan PKI. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberi sambutan dalam pertemuan tersebut.
2016
20 Juli 2016
International People Tribunal 1965 memuat sejumlah rekomendasi terkait penyelesaian kejahatan kemanusiaan 1965. Rekomendasi itu antara lain adalah agar pemerintah meminta maaf kepada semua korban, penyintas, dan keluarga mereka untuk peran negara dalam semua kejahataan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan lain yang terjadi di Indonesia terkait peristiwa 1965.
Pemerintah menolak hasil IPT dengan alasan kegiatan yang dilakukan berada di luar mekanisme hukum yang sah maupun proses nasional yang telah dan sedang berlangsung.
2017
29 Januari: Sastrawan Taufik Ismail menilai kondisi Indonesia pada tahun ketiga Presiden Jokowi memerintah seperti situasi kebangkitan PKI.
3 Juni: Presiden Jokowi mengatakan tiada ruang sekecil apa pun bagi komunisme di Indonesia. Negara telah tegas melarang kehadiran PKI. Pertanyaannya, di mana? Di mana? Karena jelas, sudah jelas, di konstitusi kita jelas, ada TAP (Ketetapan) MPR bahwa komunisme dilarang di negara kita Indonesia. Jadi, kalau bisa tunjukkan pada saya, saya gebuk detik itu juga, kata Jokowi.
September: Beredar kabar tentang instruksi nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI untuk seluruh jajarangan TNI Angkatan Darat.
16 September: Seminar Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66 di LBH Jakarta ditunda setelah kepolisian dan sejumlah anggota ormas mencegah acara berlangsung. Kapolsek Menteng Ajun Komisaris Besar Ronald Purba menyebut diskusi itu dihentikan karena tidak ada izin.
18 September 2017: Massa merusak gedung LBH-YLBHI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menuding, LBH mengadakan acara beraroma kebangkitan PKI di dalam. Padahal menurut LBH mereka hanya menggelar acara seni dengan tema Asik Asik Aksi.
18 September: Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan instruksi nonton bareng film G30s/PKI langsung dari dirinya. Gatot Nurmantyo menegaskan tak akan menarik perintah memutar film G30S/PKI tersebut di seluruh jajaran TNI Angkatan Darat. "Kalau perintah, kenapa," katanya dengan nada tinggi.
JULI HANTORO|LENDRA PERSADA|PDAT
Komentar
Posting Komentar