Kewirausahaan Sosial : Melanjutkan Diskursus Yang Terhenti&Indonesia swadaya

Kewirausahaan Sosial : Melanjutkan Diskursus Yang Terhenti&Indonesia swadaya

 

"Kapitalisme tidak dapat ditentang dengan slogan, ia harus ditentang dengan organisasi. Bangun organisasi itu adalah koperasi" (Mohammad Hatta).

 

Ketika Republik Indonesia berdiri, salah satu komitmen para bapak bangsa ini adalah bagaimana menggerakkan roda ekonomi rakyat. Indonesia Merdeka seluruhnya itu benar-benar terwujud jika ekonomi rakyat kuat. Itu dapat kiat lihat dari tulisan dan pemikiran-pemikiran Bung Hatta yang meletakkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi ekonomi Indonesia. Cita-cita menjadi bangsa merdeka melahirkan kesadaran untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berjuang atas kesanggupan sendiri.

 

Diintroduksinya konsep pembangunan (1969) yang meletakkan akumulasi kapital sebagai determinan penting menyebabkan terputusnya diskursus ekonomi kerakyatan. Pemerintah orde baru kemudian mengeluarkan regulasi-regulasi yang menguntungkan (favoritisme) terhadap industrialisasi dan konglomerasi. Hutang luar negeri menjadi keniscayaan untuk mendorong roda perekonomian, akibat masih rendahnya tabungan domestik. Pengelolaan negara semakin jauh dari semangat keswadayaan dan kesanggupan berdiri di atas kaki sendiri.

Industrialisasi dan modernisasi selain menciptakan berbagai kemajuan, juga telah melahirkan proses marginalisasi. Buruh, petani dan nelayan menjadi profesi yang semakin terpinggirkan karena meskipun secara jumlah mereka mayoritas, dalam penciptaan nilai tambah sangat kecil jika dibandingkan sektor industri. Para ekonom meyakini terjadinya transformasi struktural, yakni ketika kontribusi sektor tradisional (agraris) semakin kecil dan digantikan oleh kontribusi sektor industri yang dari waktu ke waktu semakin besar. Kenyataannya transformasi itu bersifat semu. Menurunnya peran sektor agraris, disebabkan karena orang desa tidak memiliki alternatif lain  untuk bertahan hidup kecuali menjual lahan sempit mereka dan menjadi buruh di kota. Kelas buruh pun kondisinya tidak menguntungkan. Istilah cheap labor dan unskilled labor menyebabkan posisi mereka hanya dianggap sebagai sekrup dalam roda industrialisasi.  

Menyeruaknya kelompok masyarakat rentan yang termarginalisasi akibat kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada mereka, menjadi lahan subur tumbuhnya LSM dengan berbagai corak dan agenda mereka. Eldrege (1988) memilah-milah LSM dalam beberapa kategori yang bersifat ideologis : kesejahteraan, developmentalisme, advokasi, transformasi,dll. Dominasi negara orde baru yang begitu kuat menyebabkan sebagian LSM menganggap penting untuk mengambil jarak dan menolak berkolaborasi dengan agenda pemerintah / negara. Keberadaan LSM dianggap sebagai counter hegemoni terhadap posisi negara yang begitu kuat dan merasuki setiap lini kehidupan masyarakat (Mansour Fakih, 1996). Oleh karena itu sebagian LSM lebih senang menggunakan terminologi ORNOP (Organisasi Non Pemerintah), bukan sekedar terjemahan dari NGO, tetapi yang lebih penting untuk menjelaskan posisi yang berbeda dengan negara (pemerintah).

Sementara untuk sebagian LSM lain, persoalan ketidakadilan struktural tidak cukup hanya dengan melakukan tekanan-tekanan terhadap kekuasaan atau dengan menganggap negara sebagai musuh karena menjadi alat yang eksploitatif. Permasalahan struktural harus dijawab dengan pengorganisiran rakyat secara nyata, mendidik mereka dan memperkuat modal sosial mereka melalui kegiatan usaha bersama agar unit-unit ekonomi rakyat dapat tumbuh. Oleh karena itu membangun keswadayaan dan mata pencaharian rakyat yang berkelanjutan menjadi fokus yang penting. 

Era reformasi dan demokratisasi, posisi LSM semakin  penting  untuk membangun kembali modal sosial masyarakat yang hancur akibat krisis multidimensi. Di sisi lain menciutnya peran pemerintah di sektor pelayanan publik berdampak pada turunnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu isu sektor publik (kesehatan, pendidikan, dll) kian marak menjadi program LSM. Diperkirakan ada lebih dari 13.500 LSM (Depdagri, 2002).

 

Maraknya peluang-peluang proyek yang dapat diperoleh LSM menjadi sebuah tantangan baru bagaimana LSM untuk menjaga karakter independensinya dan tidak terjebak dalam kepentingan untuk sekedar mendapatkan dana agar bisa survive. Oleh karena itu pertanyaan reflektif yang layak kita lontarkan ialah, seberapa besar kontribusi ribuan proyek yang telah dilakukan LSM bagi perubahan sosial di Indonesia.   

Di era keterbukaan dan demokratisasi ini, agaknya kurang tepat untuk mengkotak-kotakkan paradigma LSM, apakah kesejahteraan atau advokasi. Berbagai inisiatif lokal yang tumbuh membuktikan bahwa kerja-kerja akar rumput mesti memadukan perspektif advokasi dan membangun mata pencaharian masyarakat. Pengalaman menarik dapat kita lihat yang dilakukan oleh PUSDAKOTA (Pusat Pemberdayaan Komunitas Perkotaan) di Surabaya. Lembaga yang di bawah naungan Universitas Surabaya ini memiliki pengalaman cukup unik. Lahir pada tahun 2000 dengan kepdulian terhadap masalah lingkungan dan kaum miskin kota, PUSDAKOTA melakukan kegiatan-kegiatan edukasi dan advokasi bagi masyarakat slum, hingga akhirnya tercetus konsep manajemen sampah rumah tangga. Saat ini PUSDAKOTA cukup sukses memasarkan produk keranjang sampah Takakura dengan omzet rata-rata 1.000 keranjang sampah per bulan, dengan harga per satuan Rp 75 ribu. Proses produksi ini menyerap 140 pekerja, yang sebagian besar kaum miskin cacat. Selain mengembangkan unit usaha secara mandiri, PUSDAKOTA intens terlibat dalam dialog-dialog kebijakan dan menjadi rujukan baik bagi kalangan pemerintah maupun pebisnis.

 

Pengalaman-pengalaman lain dapat kita temukan dari lapangan, seperti misalnya kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) para pedagang kecil yang dihadapkan dengan penggusuran atau tingginya uang sewa kios, maka kerja pendampingan tak bisa dilepaskan dari isu advokasi terhadap keberadaan mereka. Atau KSM perempuan yang sampai pada kesadaran advokasi terhadap peran perempuan sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga. Hal-hal tersebut tidak bisa dipilah-pilah mana yang advokasi, mana yang developmentalis atau kesejahteraan. Persoalan-persoalan tersebut muncul bersamaan di lapangan dan akhirnya  "inovasi" menjadi kata kunci terhadap kesemua itu.

Inovasi dan solusi yang unik merupakan gerakan roh, ketika kemiskinan dan ketidakberdayaan mendera kehidupan masyarakat. Cerita menarik ditulis oleh Prof. Prahallad (The Fortune at the Bottom of the Pyramid, 2004), mengenai Jaipur Foot. Di India terdapat 5,5 juta orang yang diamputasi dan angka itu bertambah tiap tahunnya sekitar 25 ribu orang. Mayoritas mereka adalah orang miskin dan tidak mampu membayar pelayanan medis. Ketika industri prosthesis (anggota tubuh buatan) begitu rumit dan mahal, Jaipur Food menemukan teknologi yang sesuai dengan gaya hidup orang miskin. Jika biaya sebuah kaki buatan di AS senilai US$ 8 ribu,  Sementara kaki buatan Jaipur Foot senilai US$ 30. Inovasi ini secara nyata mampu menolong orang miskin cacat untuk tetap produktif bekerja. Inovasi dan solusi yang unik  terhadap masalah kemiskinan juga kita temukan dalam kisah sukses Grameen Bank, di Bangladesh, SEWA Bank di India, atau berbagai inisiatif lokal yang dilakukan oleh kalangan LSM, seperti PEKERTI, Purbadanartha, Yayasan Mitra Usaha, dll. 

 Terminologi kewirausahaan sosial yang kian marak, sebenarnya bukan hal yang baru sama sekali. Tetapi menjadi menarik untuk mendiskusikannya karena sejarah bangsa ini yang berabad-abad didera struktur dan sistem sosial feodal, tidak memiliki watak kewirausahaan yang kuat. Di beberapa tempat, seperti di Jawa masih ada pandangan, orang berdagang atau buka usaha dianggap sebagai pekerjaan rendah. Tetapi ironisnya perilaku rent seeking (memburu rente) kian merajalela. Bagaimana dengan mudah menjadi kaya  dengan cara menghisap (memalak) jerih payah orang lain, perilaku yang terus direproduksi dari kalangan atas hingga bawah. Oleh karena itu pekerjaan sebagai produsen kian tidak diminati, inovasi tidak dihargai. Patut kita akui kewirausahaan bangsa kita kian merosot. Kian sulit untuk menyebut produk-produk yang dihasilkan bangsa sendiri. Kita hanya menjadi broker dan konsumen barang-barang produsen dari luar. Tahu dan tempe makanan sehari-hari rakyat jelata, demikian juga kecap. Ironisnya kedelainya diimpor dari Amerika Serikat. Apalagi jika berbicara barang-barang konsumen lainnya seperti sabun, pasta gigi, dll. Kesemuanya dihasilkan oleh perusahaan multinasional (MNC). 

Kewirausahaan sosial menjadi menarik kita diskusikan, ketika kita dihadapkan pada angka kemiskinan yang melonjak drastis, menjadi 39,05 juta jiwa atau 17,5% jumlah penduduk (versi BPS dengan biaya hidup Rp 152.847 per orang/bulan). Sementara itu versi Bank Dunia (dengan ukuran US$2 per orang/hari) menyebut angka kemiskinan di Indonesia mencapai 110 juta jiwa atau 53% penduduk. Di sisi lain, tidak adanya daya tarik investasi, industri di Indonesia tengah memasuki usia senja (sunset industry). Kesempatan kerja kian menyempit dan melonjaknya pengangguran terbuka sebesar 11,89 juta jiwa (10,80% dari jumlah angkatan kerja).  

Untuk menjawabnya dibutuhkan banyak terobosan, dibutuhkan upaya-upaya untuk memadukan berbagai inisiatif. Oleh karena itu persoalan kita bukan bagaimana menyusun definisi ataupun kategori kewirausahaan sosial, namun lebih pada bagaimana menemukan spirit daripadanya. Bagaimana agar kinerja wirausaha itu semakin memiliki dampak sosial yang besar. Karena baik Muh. Yunus maupun tokoh-tokoh wirausaha sosial tak kan mengingkari, bahwa kesuksesan mereka lahir dari pergumulan yang demikian intens dengan kemiskinan. 

      Rasanya kita diingatkan kembali oleh kata-kata Bung Hatta,  bahwa hakekat ekonomi rakyat adalah pentingnya mendidik semangat cinta kepada rakyat atas dasar usaha bersama. Dengan demikian kerja-kerja keras yang dilakukan oleh rakyat adalah manifestasi kemartabatannya sebagai manusia. (Ign. Wahyu Indriyo)

  http://www.binaswadaya.org/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=38&lang=in_ID

 

Indonesia Swadaya

 Sumber: Buletin Bina Swadaya edisi Mei 2007

 Soekarno terinsipirasi oleh seorang petani yang bernama Marhen dan kemudian melahirkan marhenisme sebagai paradigma untuk membela wong cilik. Dengan analisis struktural yang serupa, sekelompok pemuda yang bergabung dalam Ikatan Petani Pancasila (cikal bakal Bina Swadaya) meyakini keswadayaan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Sebuah konsepsi yang tidak secantik dan semenarik seperti sosialisme di era orde lama ataupun paradigma pembangunan berkelanjutan di jaman orde baru.

 

Bina Swadaya meyakini manusia yang telah berswadaya dapat mengoptimalkan karsa untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses perkembangan lingkungan. Manusia Swadaya berarti manusia yang mengenali, mengatur, dan menentukan kegiatan sendiri. Keswadayaan tersebut juga berarti berkarya bersama masyarakat untuk bersama-sama keluar dari kemiskinan. Optimisme Bina Swadaya adalah orang miskin bukanlan mereka yang “the have not” tetapi mereka “the have little”. Selama 40 tahun karya Bina Swadaya di masyarakat, optimisme tersebut selalu terbukti dan terus menerus dikuatkan.

 

Berkaca pada sejarah

 

Sedikit menengok kembali sejarah Indonesia yang telah tetoreh sekian ratus tahun sejak lahirnya konsepsi nusantara oleh hegemoni Mahapatih Gajah Mada. Nusantara di masa lalu sebuah peradaban jaya yang tak kalah agung dari peradaban mesir kuno ataupun perada-ban eropa. Terinspirasi oleh Novel Sejarah “Arus Balik” karya Alm. Pramoedya Ananta Toer, bangsa majapahit adalah bangsa besar yang mampu berdiri diatas kaki sendiri. Sebuah peradaban masyarakat swadaya dan mampu menjadi bandar besar di asia. 

  Pertanyaan yang kemudian muncul, dimanakan sisa keswadayaan dan kebesaran tersebut di masa sekarang? Ataukah hanya tinggal candi-candi dan puing bebatuan yang tak dapat berbuat apapun bagi masyarakat dan budayanya? Kemanakah hilangnya keswadayaan dan kemandirian tersebut? Jawabnya terletak pada penjajahan politik, budaya dan hegemoni berpikir selama hampir 400 tahun di tanah nusantara. 400 tahun merupakan waktu yang lebih dari cukup untuk menghancurkan sebuah peradaban swadaya. Belanda dengan cultur stelsel yang diperkuat dengan sistem birokrasi mampu meletakkan masyarakat kepada kondisi tergantung kepada sistem. 

 Proses menyejarah tersebut masih diteruskan dengan kooptasi oleh penjajahan jepang dengan romusha. Pasca kemerdekaan pun, masyarakat masih saja dibuat tak berdaya dengan sistem politik yang terus berganti selama era orde lama. Politik sebagai komando ternyata menyingkirkan pemberdayaan masyarakat ke pinggiran dari kebijakan nasional. Pada rezim orde baru pilihan ekonomi menjadi komando kebijakan pemerintah malahan semakin menyingkirkan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ekonomi yang diambil berorientasi pada kepen-tingan teknokrat dan konglomerasi ekonomi. 

  Melihat ke depan : INDONESIA SWADAYA

 Nusantara telah berubah menjadi Indonesia. Penjajahan dan kooptasi wilayah telah ber-ubah wujud menjadi penjajahan ekonomi dan hegemoni kebijakan. Pemimpin nusantara telah berubah dari kerajaan menjadi negara demokratis. Hampir setengah millenum yang lalu Majapahit terkubur dalam sejarah dunia. Namun, sebuah bentuk masyarakat yang swadaya masih tetap relevan untuk dibangkitkan kembali dari tidur panjangnya. Perlu sebuah usaha keras seperti tatkala pasukan Alengka membangunkan Kumbakarna ketika akan berperang melawan Sri Rama. 

  Indonesia swadaya sebuah imagine society yang harus diciptakan bersama. Sebuah komunitas yang terdiri dari manusia swadaya. Manusia yang mampu mengenali, mengatur, dan menentukan kegiatan sendiri. Berawal dari modal tersebut mereka dapat mengambil bagian secara aktif dalam proses perkembangan lingkungannya. Kemandirian ekonomi menjadi sebuah prasayarat awal. Kemandirian ekonomi akan berdampak pada kemandirian berpikir, kemandirian bersikap dan menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut, proses tersebut akan menguatkan masyarakat menjadi sebuah masyarakat warga (civil society) yang tangguh dan memiliki daya tawar terhadap pemerintah dan pasar dalam konteks tata kelola organisasi yang baik (Good Governance).

 

 

 

 

 

Bagaimana Nasib Demokrat, PKS, PPP, PAN Bila Jokowi Menang?

Rullysyah

http://politik.kompasiana.com/2012/08/22/bagaimana-nasib-demokrat-pks-ppp-pan-bila-jokowi-menang/

Kalau dipikir-pikir semakin lama semakin banyak tokoh-tokoh terkenal yang “mengepung” Jokowi. Sebut saja nama-nama seperti Ruhut Sitompul, Rhoma Irama, Hidayat Nur Wahid dan Amin Rais. Nama-nama tokoh-tokoh ini sudah ngetop jauh bertahun-tahun sebelum ngetopnya Jokowi. Mereka juga sudah berpengalaman dan makan asam garam dunia perpolitikan tanah air. 















 

Sekarang ini mereka dengan bendera parpolnya masing-masing berusaha menghambat laju Jokowi menuju DKI 1. Fenomena yang terjadi pada Pilgub DKI kali ini memang sangat menarik. Sosok fenomenal dari Jokowi bisa dibilang sudah menembus batas tradisi perpolitikan tanah air. Jauh dari kota kecil Solo langsung hadir dan bertarung di kalangan elite papan atas politisi kita.

Jokowi dengan sosok yang biasa-biasa saja saat ini akhirnya menjadi Symbol Gerakan Perubahan dari Rakyat Kecil. Karena terlalu cepat popular tentu saja menimbulkan rasa irihati bagi mereka yang bertahun-tahun berpolitik tetapi tidak mendapatkan popularitas. Apakah deretan nama diatas seperti Ruhut, Rhoma, HNW dan Amien Rais juga Iri dan Cemburu dengan popularitas Jokowi? Siapa yang tahu.

Fenomena Jokowi tahun 2012 ini mirip dengan fenomena SBY tahun 2004. Muncul dan langsung bersinar begitu saja. Diluar rasa iri hati maupun cemburu dikalangan politisi kita sebenarnya ada kekuatiran yang menguat dari para politisi dan pimpinan-pimpinan parpol. Kedekatan sosok Jokowi dimata masyarakat ini membuat Demokrat, PPP, PKS, Golkar dan lainnya menganggap Jokowi berpeluang maju menjadi Capres 2014. Dan Jokowi merupakan kader PDIP.

Saya yakin sekali bahwa Golkar, Demokrat, PKS, PPP,PAN dan lainnya sudah menganggap Jokowi akan menjadi pesaing kuat bila diajukan PDIP sebagai capres 2014 Ada ketakutan tersendiri dari partai-partai besar akan keberadaan Jokowi saat ini.

Hal ini mungkin yang menjadi factor utama yang membuat banyak politisi-politisi terkenal mencoba menghambat laju Jokowi menjadi DKI 1. Bila saja Jokowi menjadi DKI 1 dan mampu membuat perubahan besar di Jakarta, sepertinya Capres 2014 akan mutlak menjadi milik Jokowi.

Itu sebenarnya kekuatiran yang berlebihan. Karena seandainya Jokowi menjadi DKI 1 belum tentu Jokowi mampu berbuat perubahan berarti.Peluangnya masih fifty-fifty apakah Jokowi mampu memenuhi harapan banyak rakyat Jakarta. Tapi keberadaan Jokowi dipastikan akan menggelembungkan suara PDIP di Pemilu Legislatif 2014 nanti.

Sesuai dengan judul diatas, apa yang akan terjadi dengan Demokrat, PKS, PPP, Golkar dan lainnya bila Jokowi menang. Kemungkinan besar yang terjadi adalah sebagai berikut :

1.     Malu. Pasti malu tentunya ramai-ramai mengeroyok pendatang baru dan kalah.

2.     Bingung. Pastilah akan bingung apa yang harus dilakukan bila Jokowi benar-benar memenangkan Pilgub DKI. Apakah mencoba mendekati Jokowi plus PDIP dan Gerindra ? Ataukah membuat suatu aksi-aksi “simpatik lainnya” yang bias merayu rakyat menuju Pemilu 2014.

3.     Putus Asa. Ya sudahlah mending masing-masing berusaha mengumpulkan “bekal” untuk hari nanti mumpung sekarang ini masih berkuasa.

4.     Survive. Semakin kuat pesaingnya semakin kuat usaha Parpol-parpol melakukan hal-hal yang benar-benar pro rakyat dan rakyat dapat merasakan manfaatnya.

Mudah-mudahan point ke 4 yang akan terjadi. Amin.

MENIMBANG JALAN DEMOKRASI

MENIMBANG JALAN DEMOKRASI

Oleh FX Sutono

Wikipedia memberikan pengertian demokrasi sebagai berikut:

Demokrasi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Demokrasi memungkinkan rakyat menentukan pemimpinnya melalui pemilihan umum.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).[1] Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat",[2] yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM

.[3] Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat).[4] Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnyamendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat".[5] Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan.[6] Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.[7]

Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka.[5] Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari.[5] Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun pada masa awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka melainkan hanya laki-laki saja.

[8] Sementara itu, wanita,budak, orang asing dan penduduk yang orang tuanya bukan orang Athena tidak memiliki hak untuk itu.[9] [8]

Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis.

[10] Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan.


[11] Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut.[11]

Daftar isi   [sembunyikan]  1 Sejarah demokrasi 2 Bentuk-bentuk demokrasi 2.1 Demokrasi langsung 2.2 Demokrasi perwakilan 3 Prinsip-prinsip demokrasi 4 Asas pokok demokrasi 5 Ciri-ciri pemerintahan demokratis 6 Referensi

[sunting]Sejarah demokrasi

Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM diMesopotamia.[9] Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen.[9] Di setiap negara kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus ataumufakat.[9]

Barulah pada 508 SM, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern.[9] Yunani kala itu terdiri dari 1,500 negara kota (poleis) yang kecil dan independen.[12] [3] Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, ada yang oligarki, monarki, tirani dan juga demokrasi.[3] Diantaranya terdapat Athena, negara kota yang mencoba sebuah model pemerintahan yang baru masa itu yaitu demokrasi langsung.


[13] Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kali adalah Solon, seorang penyair dan negarawan.[3] Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya pada594 SM menjadi dasar bagi demokrasi di Athena namun Solon tidak berhasil membuat perubahan.[3] Demokrasi baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang bangsawan Athena.[3] Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan.[14] Namun dari sekitar 150,000 penduduk Athena, hanya seperlimanya yang dapat menjadi rakyat dan menyuarakan pendapat mereka.[8]

Demokrasi ini kemudian dicontoh oleh bangsa Romawi pada 510 SM hingga 27 SM.[9] Sistem demokrasi yang dipakai adalahdemokrasi perwakilan dimana terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di Majelis.[14]

[sunting]Bentuk-bentuk demokrasi

Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.[5]

[sunting]Demokrasi langsung

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan.[5] Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.


[5] Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya.[5] Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit.[5] Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.[5]

[sunting]Demokrasi perwakilan

Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.[5]

[sunting]Prinsip-prinsip demokrasi

Rakyat dapat secara bebas menyampaikanaspirasinya dalam kebijakan politik dan sosial.

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.[15] Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi".[16] Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:[16]

Kedaulatan rakyat;

Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;

Kekuasaan mayoritas;

Hak-hak minoritas;

Jaminan hak asasi manusia;

Pemilihan yang bebas dan jujur;

Persamaan di depan hukum;

Proses hukum yang wajar;

Pembatasan pemerintah secara konstitusional;

Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;

Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

[sunting]Asas pokok demokrasi

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial.[17] Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:[17]

Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan

Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

[sunting]Ciri-ciri pemerintahan demokratis

Pemilihan umum secara langsung mencerminkan sebuah demokrasi yang baik

Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia.[4] Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:[4]

Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).

Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum

Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.

Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.

Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

[sunting]Referensi

^ "Democracy Conference". Innertemple.org.uk. Diakses pada 22 Agustus 2010.

^ Demokratia, Henry George Liddell, Robert Scott, "A Greek-English Lexicon", at Perseus

^ a b c d e f BBC History of democracy, BBC.Diakses pada 27 Juli 2011.]

^ a b c "Pendidikan Kewarganegaraan", Yudhistira Ghalia Indonesia, 9797467775, 9789797467777.

^ a b c d e f g h i j Lansford, Tom (2007). Democracy: Political Systems of the World. Marshall Cavendish. ISBN 978-0-7614-2629-5.

^ St Sularto, "Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Menyambut 70 tahun Jakob Oetama", Penerbit Buku Kompas, 2001, 9797090035, 9789797090036.

^ Zaim Saidi, "Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam: Menyongsong Kembalinya Tata Kehidupan Islam menurut Amal Madinah", Penerbit Republika, 2007, 9791102074, 9789791102070.

^ a b c (Inggris) The Nature of Athenian Democracy, History Journal.Diakses pada 27 Juli 2011.

^ a b c d e f (Inggris) Timeline: Democracy's rocky road, BBC.Diakses pada 27 Juli 2011.

^ Slamet Muljana, "Kesadaran nasional: dari kolonialisme sampai kemerdekaan, Jilid 2", PT LKiS Pelangi Aksara, 2008, 9791283575, 9789791283571.

^ a b Al-Zastrouw Ng, "Gus Dur, siapa sih sampeyan?: tafsir teoritik atas tindakan dan pernyataan Gus Dur", Erlangga, 1999, 9794117323, 9789794117323.

^ (Inggris) The Athenian Origins of Direct Democracy, History Guide.Diakses pada 27 Juli 2011.

^ (Inggris) History of Democracy, History World.Diakses pada 27 Juli 2011.

^ a b (Inggris) The Athenian Origins of Direct Democracy, Think Quest.Diakses pada 27 Juli 2011.

^ Aa Nurdiaman, "Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara", PT Grafindo Media Pratama, 979914857X, 9789799148575.

^ a b Aim Abdulkarim, "Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis", PT Grafindo Media Pratama, 9797584127, 9789797584122.

^ a b "Pendidikan Kewarganegaraan", Yudhistira Ghalia Indonesia, 9797468135, 9789797468132.

Kategori: 

Demokrasi

Bentuk pemerintahan

Demokrasi sebagai salah satu jalan yang di ambil oleh bangsa kita (baca;rakyat) ini dalam memilih dan menentukan pemimpin dan wakil-wakilnya baik di legislatif, eksekutif, yudikatif , dll bukan berarti bebas nilai, mulus tanpa cacat.

Banyak tokoh yang telas mengkritisi tentang pelaksanaan demokrasi dan ongkosnya dan pada muaranya hasil yang di dapat tidak seimbang.

Coba sejenak tentang pemilukada, katakanlah pemilihan gubernur 2 putaran berapa ongkos yang dikeluarkan? Andaikan ongkos itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dll berapa yang telah di dapat untuk kemajuan bangsa ini?

Kiranya ormas-ormas kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, sayap-sayap partai politik yang masih idialis/waras, silahkan mengkritisi model pemilihan langsung gubernur, walikota/bupati ini agar lebih banyak manfaatnya, bukan mudaratnya!

Ingat , bahwa demokrasi hanyalah suatu jalan, bukan tujuan dari dan untuk kesejahteraan dan keadilan bangsa ini. Alangkah mulia dan baiknya ongkos yang begitu besar itu dimanfaatkan untuk pembangunan.

Sementara juga perlu perilaku para politisi dan partai politik, termasuk oknum-oknum yang mlintir-mlintir kalimatullah untuk kepentingan diri itu berpikir lebih rasional dan dewasa, bahwa hidup ini bukan hanya di sini dan saat ini, tetapi juga disana, dan saat nanti.

Mawas diri, instropeksi,bangsa ini milik kita bersama, ayo kita manfaatkan bersama untuk kesejahteraan bersama, bukan golongan, sara, masing masing. Pancasila rumah kita bersama, Indonesia rumah kita bersama.

Selamat Idhul fitri, mohon maaf lahir batin.

Jokowi Mendobrak Tradisi

 

 

Oleh Blontank Poer

 

Suka-tidak suka, ‘kehadiran’ Pak Jokowi di DKI saya anggap telah mendobrak tradisi politik berebut kuasa dan kue, yang menjadi tren orde reformasi. Kemenangannya pada putaran pertama Pemilihan Gubernur adalah isyarat akan besarnya keinginan ‘rakyat Indonesia’ untuk move on, berubah dari yang sudah-sudah. Kemenangannya, kelak, bagi saya hanyalah bonus.

Andai perjuangan politiknya berbuah manis pada 20 September nanti, apalagi jika kemenangannya melawan incumbent tidak hanya berselisih perolehan suara yang tipis, maka rakyat Indonesia pantas merayakannya bersama-sama. Kesimpulan itu diambil karena Jakarta merupakan etalase dan miniatur keragaman (etnis, agama, dan sebagainya).

Yang terbayang di benak saya, kini, adalah bagaimana figur politisi seperti Jokowi yang dikenal memiliki integritas dan kapabilitas me-manage birokrasi menjadi efektif, tanpa harus mengorbankan banyak pihak, termasuk dirinya sendiri.

Satu hal yang harus kita pahami adalah, Jokowi tidak harus mengeluarkan biaya pendaftaran ke partai-partai pengusungnya. Asal tahu saja, seorang kandidat kepala daerah harus merogoh ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk sebuah SK, Surat Keputusan atau rekomendasi partai sebagai syarat sahnya pencalonan (selain syarat khusus untuk calon independen) yang diwajibkan oleh komisi pemilihan (KPUD). (Silakan baca Matematika Pilkada dan Beli Suara Pikada sebagai referensi).

Selain biaya pendaftaran (yang biasanya permainan oknum politisi di DPP Partai), seorang kandidat harus mengeluarkan biaya kampanye yang tak sedikit. Di Jawa Tengah saja, menurut penuturan seorang aktivis politik, seseorang harus menyiapkan biaya hingga ratusan miliar rupiah untuk pembiayaan kampanye.

Selain dari kocek pribadi, saweran dari individu dan/atau pengusaha (putih maupun hitam) biasanya mendominasi besaran total biaya kampanye.

Sebagaikompensasinya, sang penyawer akan beroleh konsesi proyek-proyek pemerintah, jika sang kadidat memenangi pertarungan. Asal tahu saja, seorang teman yang kebetulan jadi tangan kanan pengusaha besar, pernah berkali-kali menelepon saya, menanyakan kepastian maju/tidaknya Jokowi ke bursa pencalonan kandidat Gubernur DKI. Sang teman bercerita, boss-nya ingin ikut membiayai Jokowi jika ia tak maju ke DKI, melainkan di Jawa Tengah.

Bahkan, ketika Fauzi Bowo dipanggil ke Cikeas, sang teman yang mengaku ikut serta menemani boss-nya meluncur ke Cikeas saat itu, masih menanyakan keseriusan pencalonan Jokowi, melalui saluran telepon. Soal benar/tidaknya cerita sang teman, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Yang jelas, ia meminta saya untuk membantu mempertemukan the big boss dengan Pak Jokowi. (Dan ini aneh juga. Wong saya bukan siapa-siapanya Pak Jokowi, kok diminta bantuan mempertemukan sebuah kepentingan demikian).

Sang teman bercerita panjang lebar, bahwa sang pengusaha yang diwakilinya, sudah tak mau membiayai siapapun calon gubernur Jawa Tengah pada pemilihan 2013 mendatang, seraya menyebut beberapa nama penting, bahkan dari beberapa partai besar.

Mungkin, sang teman tak paham seperti apa moral politik Jokowi, yang tak pernah mau terbebani utang budi, bahkan kepada beberapa pengusaha asal Solo, untuk urusan ‘sederhana’ sekalipun. Silakan baca ini.

Pak Jokowi justru memilih pola partisipasi publik dalam pencalonannya. Ia memperkenalkan baju motif kotak-kotak sebagai strategi diferensiasi, sekaligus mengajak keikutsertaan yang nyata kepada publik, sambil menakar kesungguhan dukungannya. Dan ajaibnya, publik rela membeli baju yang diproduksi Pak Jokowi dan relawan pendukungnya, di mana keuntungan hasil penjualannya digunakan untuk pembiayaan kampanyenya.

Ini bukan saja peristiwa politik biasa. Lebih dari itu, orang rela menebus harapan akan perubahan secara nyata, sehingga benar-benar membalik keyakinan mayoritas politisi kita, bahwa para individu pemilih rela menggadaikan suaranya dengan sogokan. “Serangan fajar” yang dianggap lazim, bahkan konon termasuk rekomendasi resmi kebanyakan lembaga konsultan politik demi sebuah kemenangan kliennya, menjadi tidak berlaku di pemilihan gubernur DKI pada putaran pertama.

Jika koalisi PDIP-Gerindra yang pada pemilu legislatif lalu hanya berhasil meraih 18 persen suara, maka kelebihan 25 persen angka kemenangan bisa disebut hasil resmi dukungan kepada masing-masing individu, baik Jokowi maupun Basuki. Incumbentyang didukung banyak partai besar, pun tumbang dengan jebloknya perolehan suara. Begitu pula kandidat-kandidat lain, yang seharusnya memiliki jumlah suara tertentu, merosot sebagian besarnya.

Serangan-serangan bernada hasutan dengan isu SARA dari para pendukung rival Jokowi/Basuki, bahkan ditanggapi sinis oleh kebanyakan orang, dari seluruh penjuru Nusantara. Hal itu bisa disimak di percakapan hampir semua media sosial dan Internet. Peristiwa ‘petasan’ yang disebut sebagai ‘granat’ atau ‘bom’ di Solo pada malam takbiran, misalnya, justru direspon publik sebagai bentuk rekayasa untuk sabotase atau kampanye hitam untuk menjegal kemenangan Jokowi (dan Basuki).

Rhoma Irama pun turut menjadi ‘korban’, di-bully habis-habisan oleh pengguna Internet selama beberapa pekan. Begitu pula akun Twitter @TrioMacan2000 yang konon kehilangan banyak followers lantaran berubah sikap, dari semula memuji Jokowi menjadi penyebar informasi memojokkan Jokowi dan Basuki. Tak kurang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan sejumlah elitnya sempat dijadikan sebagai bahan olok-olok lantaran berbalik dari memojokkan Fauzi Bowo menjadi berkoalisi untuk kemenangan sang incumbent.

Siapapun yang menyudutkan Jokowi/Basuki, sepertinya akan berhadapan dengan publik. Vox populi vox dei sepertinya seturut dengan harapan publik akan terjadinya perubahan politik. Orang yang menyudutkan Jokowi/Basuki, seolah-olah dianggap pengagum Machiavelli, sehingga rela membabi buta, menghalalkan segala cara untuk merebut jabatan dan kekuasaan.

Bahwa dalam politik semua bisa terjadi, semua sudah mafhum. Termasuk analogi “tak ada makan siang gratis” untuk sebuah persekutuan menggapai kekuasaan.

Kini rakyat Indonesia tinggal menunggu tanggal mainnya. Hari ke-20 bulan September 2012 akan menjadi momentum bersejarah. Akankah harapan publik bisa ditukar janji dan iming-iming materi, atau sebaliknya, justru meneguhkan sikap mereka pada putaran pertama pemilihan?

Yang jelas, saya meyakini, para pemilih Jokowi/Basuki kemarin, akan lebih giat mengajak kawan, kerabat dan kenalan mereka, untuk memenangkan pada putaran kedua. Sebagian besar kelas menengah yang kemarin golput alias tidak memilih, menurut prediksi saya, telah menyesal karena kemarin tidak turut serta menyumbangkan dukungan mereka.

Andai Jokowi/Basuki keluar sebagai pemenang, dampak positif bagi Indonesia kelak, adalah rakyat di mana-mana akan meniru apa yang terjadi di Jakarta. Dengan begitu, bukan kandidat kaya raya atau didukung elit partai yang akan dipilih, melainkan mereka yang kwalitas kemanusiaannya sudah terbukti, dan teruji. Saya menduga, calon yang pamer kekayaan hanya akan ‘diperas’ (dalam arti uangnya diterima), namun tetap otonom dalam soal menentukan pilihan. Politisi pun akan hati-hati berpolitik dengan cara kotor.

Mungkin saya kelewat berlebihan dalam berpendapat. Tapi, Insya Allah, saya menuliskan hal demikian bukan lantaran saya menjadi pendukung Jokowi, melainkan lebih didorong oleh naluri berpolitik yang saya yakini selama ini. Jokowi bukan nabi. Ia pasti punya banyak kekurangan yang manusiawi sifatnya. Tapi jika ditimbang positif dan negatifnya, bisa-bisa perbandingannya masih 99:1!

Saya percaya, kebanyakan bangsa kita, juga warga DKI Jakarta, mendambakan sosok pemimpin yang memang bisa menenggang rasa, mau dan mampu berempati terhadap yang lemah dan terpinggirkan, sehingga tidak membuat jarak dengan siapa saja. Pada sisi ini, saya kira tak ada yang bisa menandingi karakter dasar seorang Joko Widodo.

Satu hal yang sering dilupakan para politisi kita, bahwa tindak-tanduk dan tata krama berbicara, bisa dirumuskan lewat ‘kursus singkat’ oleh konsultan komunikasi dan pebisnis jasa pencitraan. Baik kandidat maupun koonsultan pada lupa, watak dan karakter tidak bisa dipelajari dan dipraktekkan secara instan.

Orang bermain teater saja butuh bedah naskah, menghafal dialog, dan proses internalisasi karakter lewat latihan panjang dengan intensitas tinggi. Latihan tiap hari selama tiga bulan, pun belum cukup untuk mementaskan sebuah naskah drama dengan penokohan yang tepat. Celakanya, kebanyakan politisi kita seperti pemain opera sabun atau sinetron serial, di mana ia baru membaca naskah dengan dialog dan penokohan yang diarahkan oleh sutradara sesaat menjelang proses syuting. Jika gagal, maka tinggal dilakukan retake, persis seperti kebanyakan sutradara sinetron dan film kita, saat ini.

http://politik.kompasiana.com/2012/08/22/jokowi-mendobrak-tradisi/

THE HIKAM FORUM: ISU SARA TAK MEMPAN, KINI JOKOWI-AHOK DISERANG DEN...

THE HIKAM FORUM: ISU SARA TAK MEMPAN, KINI JOKOWI-AHOK DISERANG DEN...: Inilah serangan terbaru terhadap pasangan Jokowi-Ahok (J-A), yang memiliki implikasi lebih dahsyat ketimbang soal SARA. Mengapa demikian? K...

silahkan: ini link dari seni jawa.blogspot.com

·                                 Ini link dari seni jawa:

http://mp3-seni-jawa.blogspot.com

·                                 Campursari (5)

·                                 Cokekan (1)

·                                 Dagelan Basiyo (19)

·                                 Dagelan Kartolo (21)

·                                 Gendhing Dolanan (2)

·                                 Gendhing Lancaran (1)

·                                 Gending Banyumasan (4)

·                                 Gending2 Condong Raos (8)

·                                 Ki Anom Suroto (28)

·                                 Ki Hadi Sugito (58)

·                                 Ki Nartosabdho (25)

·                                 Ki Purbo Asmoro (1)

·                                 Klenengan Among Karso (2)

·                                 Klenengan Campuran (5)

·                                 Klenengan Gobyog (17)

·                                 Klenengan Jawa Timur (1)

·                                 Klenengan Nyamleng (9)

·                                 Palaran Gobyog (5)

·                                 Serat Wedhatama (2)

·                                 Uyon-uyon (3)

·                                 Waljinah - Gamelan (5)

·                                 Wayang di Istana Negara (5)

·                                 Wayang Kulit (112)

·                                 Wayang Orang (1)